Bab 3

Demokrasi : Teori & Praktik

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil (civil society), baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara. Dalam mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak.

Didalam bab ke tiga ini akan membahas secara singkat pengertian dan hakekat demokrasi, prinsip dan model demokrasi, sejarah demokrasi dibarat dan di Indonesia, sdan terakhir islam dan demokrasi.

Ω   Hakekat Demokrasi

Secara etimologi atau secara bahasa “demokrasi” terdiri dari dua kata yang bersala dari Yunani, yaitu kat demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan satu lagi kata cratein atau cratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.kemudian kedua kata ini digabungkan dan membentuk kata demos-cratein atau demos-kratos (demokrasi) yang memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dean untuk rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi atau menurut istilah banyak para tokoh yang memberikan pendekatan-pendekatan pada demokrasi seperti Joseph A Schemeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan instituinal untuk mencapai keputusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atau suara rakyat. Dan banyak lagi selain Joseph A Schemeter yang memberi pendekatan pada demokrasi. Pokok atau inti dari demokrasi yang para tokoh berikan kesemuanya menganggap rakyat adalah peran utama dalam proses sosial dan poltik.dan dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah demokrasi adalah pemerintahan ditangan rakyat yang didalamnya mengadung tiga hal yakni: pemerintah dari rakyat (goverment of the people) yang mengandung arti bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemrintah yang didukung dan diakaui rakyat lewat mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Dengan itu pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program yang telah dicanagkan sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat padanya.

Selanjutnya pemerintah oleh rakyat (goverment by the people) yang mengandung arti bahwa suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaanya atas nama rakyat. Disini pemerintah dalam pengawasan rakyat dalam menjalankan kekuasaanya baik secara lansung maupun tidak langsung melalu para wakilnya di parlemen. Dari sini ambisi otoriter para penyelenggara dapat dihindari. Dan terakhir adalah pemerintah untuk rakyat (goverment for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Karena kepentingan rakyat harus dijadikan landasan utama kebijakan dalam pemerintahan yang demokratis.

Ω    Demokrasi: Norma-norma Hidup Bersama

Demokrasi memrlukan proses yang sangat panjang harus melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Dukungan sosial dan lingkungan mutlak dibutuhkan dalam demokrasi.

Untuk mendukung terlaksananya demokrasi menurut muslim Nurcholis Madjid, diperlukan enam norma atau unsur pokok dalam tatanan masyarakat plaralisme yaitu: pertama, kesadaran akan adanya plaralisme. Kedua, musyawarah. Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Keempat,ada norma kejujuran dan mufakat. Kelima, kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak, dan kewajiban bagi semua (egalitarianisme). Dan terakhir, adanya trial ada eror (percobaan dan salah). Tapi demokrasi juga membutuhkan peran pemerintah yang tegas sebagi alat yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi. Dan kesabaran deari semua pihak untuk melewati proses-proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia dimasa yang akan datang.

Ω    Sekilas Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir pada abad ke -6 SM sampai abad ke-4 SM, diyunani awalnya demokrasi adalah buah pemikiran yunani yang membahas tentang hubungan negara dengan hukum. Demokrasi yang mereka praktekkan adalah demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Uniknya demokrasi tersebut hanya dilakukan oleh kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sitem demokrasi awal tersebut.

Hingga pada akhir abad pertengahan awal demokrasi tiu pun berakhir. Demokrasi akhirnya tumbuh lagi di Eropa menjelang akhir abad pertengahan. Yang ditandai oleh lahirnya magna charta (piagam besar), yakni per4janjian antara raja john dan kaum bangsawan di Iggris. Isi perjanjian tersebut adalah raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dan terdapat dua hala yang sangat penting didalam perjanjian tersebut: pertama, adanaya batasan kekuasaan raja. kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Tanda lain pasca lahirnya demikrasi di Eropa adanya dua gerakan yakni gerakan pencerahan (renaissance) dan gerkan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastradan budaya yunani kuno. Sedangkan gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropapada abad ke -16 yang tujuan gerakan ini adalah sikap kritis terhadap kebekuan doktrin gereja.

Ω    Demokrasi di Indonesia

Membahas demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode. Periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca orde baru.

1.    Periode 1945-1959

Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Tapi demokrasi ini dianggap tidak cocok di berlakukan di Indonesia.

Pada 5 juli 1959 presiden Soekarno didorong untuk mengeluarkan dekrit presiden akhirnya demokrasi parlementer pun berakhir, dan ditegaskan kembali undang-undang 1945. Dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (gueded demokracy) yang memposisikan presiden soekarno menjadi pusat kekuasaan negara.

2.      Periode 1959-1965

Sama dengan pada peride 1945-1959 yang dikenal sebagai demokrasi parlementer pada demokrasi periode ini disebut sebagi demkrasi terpimpin, ciri-ciri dari demokrasi inilah dominasi pilitik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik. Demokrasi ini disebabkan lahirnya Dekri Presiden 5 Juli 1959 sebagi usaha mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.

Pandangan dari sejarwan Ahmad Syafi’i Ma’arif, sebenarnya demokrasi terpimpin itu bertujuan untuk menempatkan presiden soekarno itu sebaga ayah dalam sebuah keluarga besar yakni Indonesia dengan kekuasaan pusat berada ditangannya. Dengan demikian demokrasi terpimpin bukanlah demokrasi yang cocok untuk indonesia karena demokrasi model soekarno hanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, dengan ahirnya Absolutisme.

Demokrasi ini juga dicampurtangani oleh PKI yang bersandar pada dekrit presiden yang sekaligus dijadikan wadah kegiatan politik oleh PKI. Namun PKI tak dibiyarkan saja oleh para polotik Islam dan kalangan militer(TNI). Akhirnya pada tanggal 30 september 1965 tejadilah perseteruan politik ideologis PKI dengan TNI, yang dikenal dengan peristiwa berdarah.

3.    Periode 1965-1998

Periode ini dikenal dengan demokrasi Ode Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang merupakan kritik terhadap demokrasi yang sebelumya. Para pendukung orde baru menyatakan bahwa demokrasi ini merupakan upaya untuk meluruskan kembali penyelewangan terhadap Undang-undang 1945, yang diberi nama demokrasi pancasila.

Hal yang patut disayangkan demokrasi pancasila yang di lahirkan oleh orde baru sebatas retorika belaka. Didalam praktek yang dilakukakan oleh demokrasi pancasila bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

4.    Periode pasca orde baru

Ω   Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

            Tegaknya Demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yg dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur pentingnya, yaitu:

1.     Negara Hukum

2.     Masyarakat Madani

3.     Aliansi kelompok strategis.

Ω     Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis*

            Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Tiga aspek dapay dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu Negara, antara lain:

1.     Pemilihan Umum sebagai proses pembentukan pemerintah

2.     Susunan kekuasaan Negara

3.     Kontrol Rakyat

Ω     Pemilu dan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

            Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman.

Ω     Partai Politik

            Partai politik memiliki peran sangat strategis terhadap proses demokratisasi, yaitu sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik.

Terkait dengan partai politik adalah system kepartaian yg berbeda pada setiap Negara: ada system satu partai (one party system), system dwipartai (two party system), dan banyak partai (multiparty system).

Islam dan Demokrasi

            Islam dan Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga pemikiran, antara lain :

1.     Islam dan Demokrasi adalah dua sistem politik berbeda

2.     Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktekkan dinegara-negara barat.

3.     Islam adalah sistem mulai yang membenarkan dan mendukung sitem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan dinegara-negara  maju.

Sedangkan unsur-unsur penting sebagi penopang tegaknya demokrasi antara lain: 1). Negar hukum, 2). Masyarakat madani. 3). Aliansi kelompok dstrategis.